Akibat Janji Dinas Tenagakerja, Buruh Tertidur dengan Anaknya di Ruang Kantor Dinas Tenagakerja

Buruh  PT. Woojin Sepatu yang berlamat di jl.Raya serang Jakarta pagi tadi, senin (20/5), yang tergabung dalam Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI), lagi-lagi mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Serang. Mereka menagih janji pihak Dinas Tenagakerja perihal Nomor Bukti Pencatatan yang sudah sesuai UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh yang pengajuanya pada tanggal 4 Februari 2015  hingga sampai saat ini belum juga Dinas memberikan Nomor Bukti Pencatatan tersebut.bahkan bebagai upaya mereka lakukan untuk meminta penjelasan pasti agar dinas mau menerbitkan Nomor Bukti Pencatatan. Buntut dari lambanya Dinas mengeluarkan Nomor Bukti Pencatatan tersebut mengakibtakan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap beberapa Pengurus, Ketua dan Sekertaris Pimpinan Basis Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (PB FSPBI).

Serikat yang mereka dirikan merupakan serikat baru di Perusahan yang memproduksi sepatu merek terkenal (ASICS) tersebut. tidak bosannya mereka menanyakan Nomor bukti pencatatan, sampai mereka memikutsertakan anak dan istrinya. Tujuan mereka membawa anak dan istrinya tersebut agar mereka tahu bahwa perjuangan seorang buruh yang menjadi korban ketidakadilan itu seperti ini, bukan melawan Pihak perusahan saja tapi pihak pemerintah juga ikut menjadi lawan kita.


Buruh yang menjadi korban  (PHK) menunggu janji dari pihak Dinas Tenagakerja sampai tertidur pulas dilantai ruangan Kantor Dinas tersebut dengan anaknya. pasalnya ketika mereka datang, mereka bertemu dengan salah satu Kepala Disnakertrans (Kadis) Kab.Serang, "Kadis tersebut mengatakan bahwa tidak tahu apa-apa perihal Nomor Bukti Pencatatan itu bahkan kami malah disuruh menemui Kepala Bidang Disnakertrans yang sebelumnya juga sudah kami tanyakan kepada pegawai-pegawai dinas yang menangani pencatatan serikat pekerja,tapi jawaban yang kami dapatkan hanya alasan-alasan yang tidak jelas dan seolah-olah kami dipermainkan seperti bola. saya juga membawa anak dan istri supaya mereka tahu perjuangan Bapanya seperti apa melawan ketidak adilan ini.". Penjelasan dari Sdr. Agus (Pengurus serikat PB FSPBI). Menjelang jam 02.00 wib siang mereka belum juga mendapatkan respon yang baik dari pihak dinas, saking lelah mereka menunggu begitu lama sampai tertidur dengan anaknya dilantai ruangan kantor dinas tersebut.


Sungguh sangat tidak wajar instansi yang seharus menjadi pengayom dan pengawas bagi buruh ini terkesan abai dalam menangani persoalan perburuhan. Fungsi Tugas dan tanggungjawab mereka yang seharusnya merujuk kepada Undang-Undang, ini bertolak belakang dengan aturan tesebut.


FSPBI sebagai wadah yang membawa aspirasi dan perjuangan anggotanya tidak akan diam dengan perlakuan-perlakuan yang menZalimi Buruh/anggota kami, FSPBI akan terus bergerak untuk berjuang sesuai dengan amanat Undang-Undang. Berangkat dari kebersamaan dan solidaritas kami dalam berjuang demi mewujudkan kesejahteraan yang dirasakan secara bersama.

Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia Melaporkan Dinas Tenaga Kerja ke Komisi IV DPRD Kab. Serang

Serang – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang (Disnakertrans) sebagai Instansi yang menangani persoalan perburuhan seakan abai dengan tugas dan tanggungjawabnya, penerbitan nomor bukti pencatatan Serikat Pekerja/Buruh yang diajukan Pimpinan Basis Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia(PB FSPBI) PT. Budi Texindo Prakarsa, PT. Woojin Sepatu dan PT. Shunfa Langgeng Jaya Steel yang sudah lama diajukan pada tanggal (4/2) belum mendapatkan hasil, prosedural dalam pengajuan tersebut sudah memenuhi syarat  berdasarkan UU 21/2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh, bahkan pihak Dinas pun mengakui kelengkapan syarat yang diajukan oleh tiga PB FSPBI tersebut sudah sesuai dan cukup memenuhi berkas-berkasnya.Tapi sudah lewat dari 21 hari kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang sampai saat ini belum juga diterbitkan.

Dari sejak pengajuan (4/2), pihak FSPBI sering menanyakan bahkan mencoba melakukan audensi dengan Disnaketrans Kab. Serang, tapi upaya-upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil, pasalnya pihak dinas sendiri tidak bisa memberikan waktu  yang tepat untuk mengeluarkan/menerbitkan nomor bukti pencatatan tiga PB FSPBI. Dinas hanya memberikan harapan yang tak pasti kapan diterbitkannya.

Akibat dari lalainya kinerja Disnakertrans Kab. Serang, beberapa Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI) mendatangi DPRD Kab. Serang untuk bertemu dengan Komisi IV (DPRD Kab. Serang) guna melaporkan hal tersebut, Jumat (15/05). ”buntut dari belum ditebitkannya nomor bukti pencatatan oleh dinas tenagakerja, perlakuan pengusaha yang sewenang-wenang,salah satunya pemutusan hubungan kerja(PHK) sepihak, upaya pemberangusan serikat, dan ketika mereka melakukan perlawanan dengan cara mogok kerja pengusaha melibatkan preman serta pihak aparatur desa yang ikut intervensi dalam persoalan tersebut, seperti halnya yang terjadi di PT. Budi Texindo Prakarsa yang berada di Desa Junti dan PT. Woojin Sepatu di Desa Nambo, bentuk-bentuk intimidasi yang tidak sepatutnya  dilakukan Pengusaha terhadap pengurus dan anggota PB FSPBI kami”  ujar Sohari (Ketua Umum PP FSPBI) dalam dialog yang disampaikan kepada ketua Komisi IV.

Bertempat di ruangan Gedung ( DPRD Kab. Serang ), audensi yang mendapat respon baik oleh Ketua komisi IV DPRD Kab. Serang  Ahmad zaini (F-Golkar) beserta Anggotanya dari Komisi IV. Intervensi yang dilakukan pihak Aparatur Desa dan pihak yang lain yang terjadi Pada dua perusahan(PT BTP dan PT. Woojin Sepatu) terhadap pekerja yang pada saat itu melakukan aksi mogok kerja pihak komisi IV akan menindaknya,atas apa yang dilakukan pihak-pihak yang intervensi tersebut.

Pengaduan yang disampaikan oleh serikat Pekerja FSPBI akan ditidak lanjuti serius oleh pihak Komisi IV (DPRD Kab. Serang ), “ kami akan panggil pihak Disnakertrans Kab. Serang   dan Pimpinan Perusahaan-Perusahaan yang bermasalah tesebut perihal pengaduan ini akan kami tindaklajuti setelah memasuki masa reses“  kata Ketua Komisi IV (Ahmad Zaini dari F-Golkar).  

DPRD Kab. Serang foto -sahrul ( FSPBI )

Buruh Melapor

Senin (12/05), Pimpinan Pusat dan Pimpinan Basis Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia( PP dan PB FSPBI) mendatangi rumah wakil rakyat ( DPRD Kab. Serang), untuk menemui komisi VI. Audensi yang akan dilaksanakan sesuai surat yang dilayangkan FSPBI pada tanggal 04/05, melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran dan tindakan pengusaha yang sewenang-wenang terhadap buruh PT. Budi Texindo Prakarsa dan Buruh PT. Woojin Sepatu serta kurang tanggapnya Pihak Disnakertrans Kab. Serang terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi Buruh. Dua Pimpinan Basis yang tergabung dalam FSPBI ini berharap agar Pihak DPRD Kab. Serang (Komisi VI) dapat menindaklanjuti atas pelaporan tersebutut. dari beberapa yang ikut dalam pelaporan itu merupakan korban-korban Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Pengusahanya, PHK sepihak dengan tanpa alasan kerap menjadi persoalan yang tak kunjung jelas penyelesaiannya, PHK sepihak dan tindakan kesewenang-wenangan terhadap buruh/pekerja merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undangan, Lembaga ataupun Instansi yang memiliki fungsi dan tugas dalam persoalan perburuhan seakan abai, entah apa yang menjadi pertimbangan mereka dalam melakukan tindakan lebih tegas terhadap Para Pengusaha yang melakukan pelanggaran.Pelanggaran atau tindakan kesewenang-wenangan para Pengusaha Khususnya di Daerah Kab. Serang bukan lagi rahasia, bahkan Aparatur Desa pun ikut dalam praktek ketidakadilan yang dilakukan Pengusaha. Mereka lebih melindungi Para Pengusaha demi Kepentingannya bukan melindungi masyarakatnya demi mewujudkan kesejahteraan.

DPRD Kab. Serang (12/05)FOTO(sahrul-FSPBI)

Preman Orasi dalam Aksi Unjuk Rasa Buruh PT. Budi Texindo Prakarsa

Aksi Unjuk Rasa PT. BTP ( foto,sahrul)

Serang | Upaya untuk menghalang-halangi Pimpinan Basis Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia Pekerja PT. Budi Texindo Prakarsa dalam aksi unjuk rasa(06/05). Masa aksi satu persatu mulai surut akibat adanya teriakan para preman yang mengharuskan masuk kerja seperti biasanya. Teriakan para preman bukan sebuah orasi tapi sebuah bentuk intimidasi. Para apartur Desa yang berdatangan dengan kendaraannya yang mewah, bukannya menjadi penengah sebagaimana fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, ini malah ikut berpihak dengan pengusaha PT. BUDI TEXINDO PRAKARSA yang beralamat di Desa Junti. Pengusaha PT. BTP yang melakukan pelanggaran dan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa anggota, Ketua (M. Yasin) , Sekertaris (Ade Sungkara) PB FSPBI PT. BTP, seakan bangga karena banyaknya para pihak yang melindungi Pengusaha. Serikat Pekerja yang ada di perusahan tersebut diam tidak ada sedikitpun sinyal memberikan dukungan atau solidaritas, padahal pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pengusaha PT. BTP mereka tahu bahkan anggotanya pun merasakan akan adanya ketidakadilan tersebut, seperti , Upah yang dibayar tidak sesuai ketentuan Undang-undang, sistem kerja kontrak/PKWT dengan masa kerja hampir 10 tahun dan pelanggaran-pelanggaran tentang hak-hak pekerja yang diatur dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan PB FSPBI merupakan aksi lanjutan dari aksi mogok kerja   (21/04) beberapa hari yang lalu, untuk melengkapi legalitas dalam aksi berkelanjutan ini maka mereka harus menunggu 7 hari setelah surat pemberitahuan itu dibuat dan diberitahukan kepada pihak-pihak yang menanganinya. Memang Daerah Kecamatan Jawilan merupakan Daerah Kawasan Industri. Industri-Industri yang berkembang di Daerah tersebut merupakan industri yang banyak melakukan pelanggaran dan anti serikat pekerja kecuali serikat pekerja yang tunduk terhadap Pengusaha. Dari berbagai histori aksi buruh yang ada diwilayah jawilan , banyak aksi-aksi unjuk rasa buruh yang diintimidasi para preman dan aparatur daerah. Perjuangan para buruh dalam menutut hak nya tidak tercapai sesuai yang di inginkan, perjuangan mereka selalu berakhir dengan kekerasan yang dilakukan pihak preman, pembubaran masa aksi secara paksa dan aparat kepolisian pun terkadang abai melihat perilaku anarkis mereka.

May Day Aksi Bunuh Diri Dengan Membakar Dirinya dan Loncat Keatas Panggung

Jakarta | Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), turut prihatin atas insiden bunuh diri di stadion GBK. Awalnya konser May Day Fiesta berjalan dengan lancar. Lagu demi lagu yang digelontorkan bos Republik Cinta Manajemen (RCM) itu, berhasil menyulap suasana menjadi meriah. Namun suasana itu tidak berlangsung lama.. 

Saat musik tengah menghentak, tiba-tiba seorang pria yang tidak diketahui identitasnya jatuh dari atas stadion GBK dalam kondisi terbakar. Kontan hal itu memicu perhatian para buruh yang hadir.Musisi Ahmad Dhani dan Mulan Jamela beserta Triad turut memeriahkan peringatan Hari Buruh bertajuk May Day Fiesta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta. Namun penampilan mereka tidak berlangsung lama lantaran adanya korban jiwa saat Dhani tengah membawakan lagu ketiga berjudul Kamulah Surgaku.

Usai merampungkan aksinya, Dhani pun segera menghentikan penampilan. Lantas ia meminta polisi mengamankan lokasi kejadian karena banyaknya buruh yang berkerubung. "Polisi mohon memberi police line agar semua tidak kumpul di sini. Polisi tolong segera memberi tindakan ya. Di sini diduga korban jatuh dari atas. Kami tidak mau tampil sementara di belakang kita ada korban," ucap Ahmad Dhani dari atas panggung konser May Day Fiesta, Jumat (1/5/2015).

Ahmad Dhani (Via: jejaring.net)

Dugaan semetara dari pihak panitia penyelenggara, korban loncat dari atap stadion dengan aksi membakar diri.

"Kita berduka hari ini. Siapapun itu, barusan dia loncat dari atas sehingga kami pun memutuskan tidak melanjutkan kegiatan ini," ujar panitia dari balik pengeras suara.

Lantaran insiden itu, Ahmad Dhani bersama Triad meminta maaf tidak bisa kembali melanjutkan penampilannya. Dhani juga tidak bisa memastikan aksi si pria yang belum diketahui identitasnya.

"Maaf ya, kita enggak tau loncat karena kecelakaan atau dibunuh. Saya enggak bisa melanjutkan tampil sedangkan di belakang saya ada korban. Maaf, Mudah-mudahan tahun depan saya diundang lagi ya. Saya ingin banget nyanyi bareng buruh," ucapnya.

Sementara Ahmad Dhani, Mulan Jamela dan Triad menginggalkan Stadion Gelora Bung Karno (GBK), pihak kepolisian masih menyelidiki motif insiden yang menelan korban jiwa di stadion GBK.

PT. Tadmansori Karpet Indah Menunda-nunda Pembayaran Upah Pekerjanya

Poto- di PT. Tadmansori Karpet Indah

Bekasi - PT. Tadmansori Karpet Indah (TKI) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Manufactur dengan memproduksi Karpet, yang bralamat di Jl. Madrasah Pangkalan Lima Ciketing Udik, Bantargebang, Bekasi 1715.

Empat Tahun sudah upah para pekerja PT. TKI ini sering ditunda-tunda dalam menerima upahnya, padahal jelas dalam hal ini melanggar ketentuan hukum keenagakerjaan. Mengenai upah pekerja ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) sebagai berikut:

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh.” 

Apakah dibenarkan perusahaan melakukan penundaan pembayaran upah terhadap karyawannya dengan sesuka hati, mendadak dan tanpa sosialisasi?

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (“PP 8/1981”), upah harus dibayarkan langsung kepada buruh pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Lebih lanjut dalam Pasal 17 PP 8/1981 disebutkan pula bahwa jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu Minggu.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka penentuan kapan upah dibayarkan seharusnya diatur dalam kesepakatan atau perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama (jika ada serikat pekerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95 ayat (2) UUK menyatakan bahwa “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh. Persentase denda ini diatur oleh pemerintah (Pasal 95 ayat [3] UUK) yang kita temui dalam Pasal 19 PP 8/1981:

Pasal 19

1. Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan.
2. Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.
3. Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.
4. Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum.

Poto- Ketua Basis, Sekretaris, Bendahara PB-FSBDSI

"Ini kemampuan kami" kata itu yang terlontar dari perbincangan kami dengan pihak managemen PT. TKI tersebut terhadap pertanayaan kami mengenai upah yang di tunda-tunda terhadap para pekerjanya.

Sedangkan di PT. TKI tersebut ini berlangsung sudah sekian lamanya, "bahkan kami sering laporan ke Dinas Tenagakerja Kota Bekasi" ujar Bung Muji Ketua Basis FSBDSI pada saat kami temui 31/04 hari ini. "Tapi sampai saat ini belum ada tindakan dari DISNAKERTRANS Kota Bekasi yang sesuai harapan kami" sambungnya dalam wawancara kami di tempat kerjanya.

Dengan Kebutuhan ekonomi mereka yang tidak bisa ditunda-tunda para pekerja ini berencana akan melaporkan kembali ke DISNAKER Kota Bekasi berharap agar pemerintah permasalahan yang ada di perusahaanya khususnya upah bisa segera diseleaikan oleh pihak perusahaan.

Perusahan Sepatu Merek terkenal (ASICS) Melakukan Pelanggaran

Add caption

Serang | Buruh PT. Woojin Sepatu (BEES FOOTWEAR INC), (29/04), yang tergabung dalam Federasi Serikat Pergerakan Buruh Indonesia (FSPBI), melakukan aksi unjuk rasa. Dalam aksi unjuk rasa tersebut mereka menuntut, agar pihak Pengusaha PT. Woojin Sepatu (BEES FOOTWEAR INC) yang berada di Desa Kamurang, Kecamatan Ciruas, harus mempekerjakan kembali 7 orang Pengurus Pimpimnan Basis FSPBI PT. Woojin Sepatu dan bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.

Awal pemutusan hubungan kerja (PHK), terjadi, ketika Buruh PT. Woojin Sepatu membentuk Serikat FSPBI, merasa tidak suka akan kehadiran serikat baru ini, pengusaha dengan alasan yang tidak jelas melakukan PHK terhadap 7 orang Pengurus PB FSPBI, perlakuan yang dilakukan Pengusaha PT. Woojin Sepatu ( BESS FOOTWEAR) bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka Buruh PT. Woojin Sepatu (BEES FOOTWEAR INC) melakukan unjuk rasa didepan pintu gerbang Perusahan tersebut.

Dalam aksi unjuk rasa PB FSPBI selain meminta perusahan untuk memperkerjakan kembali 7 orang(Pengurus PB FSPBI), mereka juga menuntut agar sistem kerja waktu tertentu (PKWT)/kontrak dihapuskan menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)/Tetap, mengikutsertakan Buruh PT. Woojin Sepatu (BEES FOOTWEAR INC) dalam jaminan kesehatan, serta dugaan suap mengenai kesepakatan penangguhan upah yang dilakukan Pengusaha PT. Woojin Sepatu(BEES FOOTWEAR INC).

Aksi unjuk rasa PB FSPBI PT. Woojin Sepatu (BEES FOOTWEAR inc) akan berlajut sampai tuntutan mereka dipenuhi dan pihak Pengusaha PT. Woojin Sepatu (BEES FOOTWEAR INC) dan Asics harus bertanggung jawab atas perlakuan-perlakuannya terhadap buruh PT. Woojin Sepatu(BEES FOOTWEAR INC) yang bertentangan dengan Undang-undang.